
Jakarta– Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan industri obat hewan nasional agar semakin mandiri, produktif, dan berdaya saing menghadapi tantangan bisnis peternakan pada 2027. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk memperkuat sistem kesehatan hewan sekaligus mendukung peningkatan produksi peternakan nasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, saat menghadiri Seminar Nasional Outlook Bisnis Peternakan 2027 yang diselenggarakan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) di Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Seminar ini menjadi forum dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas prospek, tantangan, serta arah pengembangan industri peternakan dan obat hewan ke depan.
Dalam sambutannya, Agung mengapresiasi konsistensi ASOHI dalam menyelenggarakan forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, industri obat hewan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ternak, mendukung produktivitas, serta menjamin keberlanjutan usaha peternakan.
“Selama masih ada ternak, kebutuhan terhadap obat hewan dan vaksin akan selalu ada. Karena itu, saya optimistis industri obat hewan nasional memiliki prospek untuk terus tumbuh. Namun, pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan penguatan industri dalam negeri, peningkatan inovasi, dan kualitas pelayanan kepada para pelaku usaha,” ujar Agung.
Agung menjelaskan, pembangunan peternakan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya menjaga keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mempercepat peningkatan produksi daging sapi dan susu. Di sisi lain, Indonesia telah mencapai surplus pada komoditas daging ayam dan telur.
Agung juga menyoroti pentingnya penguatan bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan industri obat hewan terhadap impor. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya dan bahan baku yang dapat dikembangkan melalui riset dan inovasi, termasuk dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi.
“Kita perlu mendorong pemanfaatan potensi bahan baku dalam negeri. Jangan sampai bahan yang sebenarnya tersedia di Indonesia justru belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga industri kita terus bergantung pada impor. Perlu kolaborasi antara pelaku usaha, peneliti, dan pemerintah untuk mengembangkan bahan baku serta teknologi produksi obat hewan nasional,” jelasnya.
Selain penguatan bahan baku, Agung menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada pelaku usaha, khususnya dalam proses registrasi, pengujian, dan sertifikasi obat hewan. Pelayanan yang cepat, transparan, dan sesuai ketentuan diharapkan dapat mengurangi beban biaya usaha sekaligus mendorong pertumbuhan industri.
“Prinsipnya, pemerintah hadir untuk melayani. Jangan sampai proses registrasi, pengujian, maupun sertifikasi justru menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Kami ingin pelayanan semakin cepat, transparan, dan profesional, dengan tetap memastikan mutu serta keamanan obat hewan yang beredar,” ungkap Agung.
Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa pengawasan peredaran obat hewan ilegal, pengendalian resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR), serta penguatan pengawasan distribusi vaksin dan obat hewan juga menjadi perhatian bersama. Ia mengajak ASOHI dan organisasi profesi terkait untuk turut mengawal kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Agung turut memaparkan potensi industri obat hewan nasional. Berdasarkan data Kementan, hingga 2026 tercatat sebanyak 522 perusahaan obat hewan di Indonesia, yang terdiri atas 166 perusahaan produsen, 307 importir, dan 49 eksportir. Selain itu, terdapat 93 fasilitas produksi obat hewan yang telah terverifikasi memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB).
Produk obat hewan Indonesia juga telah menjangkau pasar internasional di 95 negara. Capaian tersebut menunjukkan adanya peluang bagi industri nasional untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas produksi, dan penetrasi pasar ekspor. Agung berharap pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada pasar domestik, tetapi juga semakin aktif mengembangkan ekspor produk obat hewan. Ia mendorong perusahaan untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat kontribusi industri terhadap perekonomian nasional.
“Industri obat hewan Indonesia memiliki potensi besar. Kita sudah memiliki produk yang mampu menembus berbagai negara. Ke depan, saya berharap perusahaan semakin aktif memperluas pasar ekspor, meningkatkan kualitas produk, dan menjadikan industri dalam negeri semakin kuat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum ASOHI, Akhmad Harris Priyadi, menyampaikan bahwa Seminar Nasional Outlook Bisnis Peternakan 2027 merupakan forum tahunan yang penting untuk membaca arah perkembangan industri sekaligus mengidentifikasi risiko dan peluang usaha pada tahun mendatang.
Menurut Harris, dinamika industri peternakan saat ini menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk lebih adaptif dalam mengambil keputusan bisnis. Pelaku usaha perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global dan regional, hingga perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.
“Kita menghadapi tahun yang penuh tantangan. Namun, di tengah berbagai ketidakpastian, tetap ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Karena itu, kita perlu duduk bersama, berdiskusi, dan mencari langkah terbaik untuk menghadapi tahun-tahun ke depan. Kita harus mampu membaca risiko sekaligus melihat peluang yang tersedia,” ujar Harris.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara produsen obat hewan, lembaga penelitian, dan pemerintah untuk mengembangkan teknologi serta pemanfaatan bahan baku lokal. Selain itu, transfer teknologi dan pengembangan produk dalam negeri dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperkuat kapasitas industri nasional.
“Penguatan industri obat hewan tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah produk yang dipasarkan. Kita juga perlu memperkuat kemampuan produksi, mengembangkan teknologi, dan membuka akses terhadap bahan baku dalam negeri. Dengan begitu, industri nasional dapat semakin mandiri dan memiliki daya saing yang lebih baik,” ungkapnya.
Kementan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan ASOHI, asosiasi peternakan lainnya, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga penelitian. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat industri obat hewan nasional, meningkatkan kualitas sistem kesehatan hewan, serta mendukung terwujudnya peternakan Indonesia yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, menuju Indonesia Emas 2045. (*)