
Jakarta – Potensi lahan dari berbagai sumber dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mempercepat swasembada daging dan susu nasional.
Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Perum Perhutani membahas pengembangan kemitraan peternakan berbasis kehutanan. Pertemuan berlangsung di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dihadiri Anggota Wantimpres Soekarwo, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, Direktur Pakan, Tri Melasari, serta Direktur Utama Perum Perhutani, Tio Handono.
Salah satu potensi yang dibahas adalah pemanfaatan lahan kehutanan melalui pola tumpang sari dan silvopastura untuk penyediaan hijauan pakan ternak. Pengembangan tersebut mencakup peluang kemitraan pakan di wilayah Bandung Utara serta potensi kawasan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember seluas sekitar 71.785 hektare untuk pengembangan pakan, riset, dan sapi Red Brahman. Pemanfaatannya tetap harus memperhatikan aspek legalitas, kelayakan teknis, daya dukung ekologis, dan kelestarian lingkungan.
Pengembangan tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan produksi susu dan daging sapi nasional. Berdasarkan angka dasar dalam peta jalan Kementerian Pertanian, pada 2025 produksi dalam negeri baru memenuhi 17,5 persen kebutuhan susu dan 55,57 persen kebutuhan daging sapi nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan peningkatan populasi dan produktivitas ternak untuk memperkuat pasokan dalam negeri serta mengurangi ketergantungan impor.
Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, menyampaikan bahwa pertemuan dengan Wantimpres memiliki arti strategis dalam memperkuat koordinasi dan mendorong dukungan lintas sektor bagi percepatan swasembada daging dan susu nasional.
“Keterlibatan Dewan Pertimbangan Presiden merupakan langkah positif dalam mendorong percepatan pencapaian swasembada daging dan susu nasional. Kami berharap berbagai masukan dan rekomendasi dari Wantimpres dapat menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Presiden, sehingga upaya percepatan swasembada daging dan susu nasional memperoleh perhatian dan dukungan yang lebih kuat,” ujar Tri Melasari.
Pada periode 2027–2029, Kementerian Pertanian merencanakan penambahan 600.000 ekor indukan sapi perah dan 600.000 ekor indukan sapi potong. Untuk mendukung pelaksanaannya, skema dukungan yang diusulkan mencakup subsidi pembelian sapi dan premi asuransi guna memperluas akses peternak terhadap indukan produktif sekaligus mengurangi risiko usaha peternakan.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, menambahkan bahwa upaya peningkatan populasi tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan lahan dan ketersediaan pakan berkualitas, peningkatan mutu genetik, serta perbaikan manajemen pemeliharaan dan reproduksi ternak. Selain itu, kemitraan dengan koperasi dan industri perlu diperkuat agar peternak memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, serta kepastian pasar bagi hasil produksinya.
“Rencana penambahan indukan sapi perah dan sapi potong harus berjalan secara terintegrasi dengan penguatan kapasitas peternak dan kelembagaan usaha. Kemitraan dengan koperasi dan industri juga menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan usaha serta kepastian penyerapan hasil produksi, khususnya susu segar lokal,” ujar Hary.
Melalui program tersebut, produksi susu nasional pada 2030 diproyeksikan mencapai 4,68 juta ton atau memenuhi 92,4 persen kebutuhan nasional. Sementara itu, produksi daging sapi ditargetkan mencapai sekitar 580 ribu ton atau memenuhi 71,09 persen kebutuhan nasional. Pencapaian target tersebut membutuhkan kesiapan lahan dan pakan, peningkatan produktivitas ternak, serta dukungan pembiayaan yang memadai.
Anggota Wantimpres, Soekarwo, mendorong agar pengembangan kemitraan peternakan dilaksanakan secara produktif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, peternak, dan koperasi. Menurutnya, ketersediaan pakan berkualitas dan berkelanjutan serta kepastian lahan yang memenuhi aspek legalitas, kelayakan ekologis, dan kesesuaian teknis merupakan faktor penting untuk menjamin keberlangsungan usaha dan meningkatkan produktivitas ternak.
Soekarwo juga menekankan bahwa keberhasilan kemitraan harus diukur melalui indikator konkret, mulai dari peningkatan produksi hijauan pakan, pendapatan peternak, produktivitas ternak, hingga peningkatan produksi daging dan susu. “Peternak dan koperasi harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam rantai usaha peternakan, bukan sekadar penerima manfaat. Karena itu, diperlukan dukungan akses permodalan, pemanfaatan teknologi, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta kepastian pasar agar kemitraan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak,” ujarnya.
Selain penguatan pakan dan lahan, kemitraan dengan koperasi dan industri juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan usaha peternakan. Khusus komoditas susu, kepastian penyerapan susu segar produksi peternak oleh industri pengolahan menjadi faktor penting untuk menjaga pasar dan memberikan kepastian pendapatan bagi peternak.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya kehutanan, memperkuat ketersediaan pakan, serta meningkatkan populasi dan produktivitas ternak nasional. Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan kolaborasi, investasi, dan inovasi untuk mewujudkan subsektor peternakan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. (*)